perbedaan apip dan inspektorat. 3. perbedaan apip dan inspektorat

NTB Inspektur Provinsi NTB (Itprov) Ibnu Salim,SH. Cibinong, Inspektorat - Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 tanggal 9 April 2012 telah menerbitkan sebuah PEDOMAN PROBITY AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pe ngawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian pada LKE berkaitan dengan Sasaran Strategis dan IKU. Lebih lanjut dijelaskan bahwa. Saat ini, peran APIP semakin strategis dan meluas. Audit quality forum (2005,6) menjelaskan bahwa Perbedaan motivasi dan informasi yang asimetri menyebabkan kekhawatiran tentang keandalan informasi yang diberikan, yang berdampak pada tingkat kepercayaan. NEGARA/DAERAH, DAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3. 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Ponorogo baru memenuhi 20 indikator atau indikator dari. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Intern Pemerintah (APIP) dan evaluator di setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Acara Temu Teknis APIP yang berlangsung di Semarang pada tanggal 21 – 22 September 2011 itu, dibuka oleh Irjen Kementerian Perindustrian, Imam Haryono. Lockridge dalam bukunya “Performance Auditing in Local Government”) 2. 02 August 2023. 4 Jakarta Selatan Telp: 021-5251108 Email: [email protected]: Jl. Oleh karena itu, ketua tim APIP sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pengawasan harus memiliki kompetensi untuk menyusun laporan hasil audit, reviu, pemantauan,. . Lampiran Perwali Nomor 5 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi kriteria evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah (AKIP) di Kota Semarang. Referensi Hukumonline Pro. BPKP Maluku Utara Lakukan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran di Pemkot Ternate. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan materi Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 Senin (02/09). Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak. Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP; dan 2. Hal ini membutuhkan perbaikan proses intern yang berkelanjutan agar ketaatan pada standar tetap terjaga dan kualitas proses dan hasil pengawasan dapat terus. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan; c. 4 Pelaksanaan Probity Audit Pelaksanaan probity audit dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu dengan menugaskan eksternal probity auditor atau melakukan self assessment atau penilaian mandiri. Apa itu system thinking, yaitu berfikir secara sistem tidak berfikir sendiri. PETUNJUK TEKNIS 7 Perencanaan Pengawasan Tahunan 7. Perbedaan ke-2nya adalah: pada Pengawasan Reguler dengan batasan sesuai kondisi dan kemampuan daerah, misalnya seluruh atau sebagian OPD saja, karenaIntern Pemerintah (APIP) 1 seperti Inspektorat Jenderal di Kementerian dan mekanisme pengawasan melekat oleh atasan langsung. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah daerah, yang terdiri dari Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. c) Komposisi pengetahuan dan ketrampilan dari auditor APIP Yang Ditelaah, d) Kertas Kerja dan teknik audit yang digunakan auditor, e) Harapan dari pemangku kepentingan, f) Nilai tambah yang diberikan audit intern, dan g) Proses tata kelola APIP. d) APIP wajib melaporkan perkembangan penanganan pengaduan“Tunjukkan bahwa Inspektorat itu punya otoritas sebagai tangan kanan dan tangan kirinya kepala daerah guna tata laksana yang baik,” ungkap Sutarmidji dalam sambutannya. Itu sebabnya mengapa inspektorat daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Bab III Kesimpulan. PERMASALAHAN REVIU APIP DALAM PENYALURAN DAK FISIK Oleh Slamet Hariono, Kasi Bank KPPN Ruteng Latar Belakang Untuk memberikan keyakinan. Dengan tugas dan perannya tersebut, APIP yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten/ Kota, harus memiliki program kerja pengawasan yang mendorong penguatanPimpinan BPKP mendorong para Kepala Perwakilan untuk membina hubungan dengan seluruh APIP yang ada di wilayahnya masing-masing agar mensosialisasikan peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA), serta membantu APIP dalam mengatasi masalah-masalah JFA. Hasil kerja APIP dalam melaksanakan pengawasan ditungakanAPIP menyatakan bahwa dengan prinsip objektivitas mensyaratkan agar auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. kinerja APIP Inspektorat di Daerah. Penguatan peran APIP ini merupakan kunci keberhasilan dalam setiap melakukan pekerjaan pada umumnya dan pengawasan. Baking powder R&W Biru mengandung sodium aluminum sulfate, sementara baking powder Orange tidak mengandung aluminium. dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nirwan Ristiyanto. Sehingga korupsi bisa dicegah,'' katanya. Hasil penelitian ini secara praktis dapat menjadi bahan rujukan dan rekomendasi kinerja bagi Inspektorat sebagai APIP di daerah dalam menjalankan perannya. dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE dengan tembusan kepada APIP, dengan menyerahkan. (4) Anggota Majelis Kode. 11. Perbedaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). PERBEDAAN DARI BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT Badan Inspektorat Inspektorat Badan Pengawas Jenderal Inspektorat Kabupaten/ No Uraian Pemeriksa Keuangan dan Kementrian/ Provinsi Kota Keuangan Pembangunan Lembaga 1 Dasar UUD 1945 PP No. Dasar hukum P2upd, uu 23 tahun 2014 pemerintah daerah, permenpanrb no 36 tahun 2020 ttg jafung p2upd Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. DPR Nilai BPK Perlu Bersinergi dengan APIP. PENGERTIAN-PENGERTIAN Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pada dasarnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik (sub unsur 1. Opini Kemenkeu. b. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi praktis sebagai referensi dan saran dalam peningkatan kapabilitas, perumusan, serta penentuan kebijakan di inspektorat dan Pemerintah Kota Prabumulih. Tidak Pengawasan Keuangan dan independennya APIP bisa saja Pembangunan (BPKP), Inspektorat dikarenakan posisi/struktur APIP pada Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama PP 60 tahun 2008 tidak mendukung (Ittama)/Inspektorat, Inspektorat indipendensi APIP. Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan korupsi. "Nah, kalau untuk berdiri sendiri, APIP itu banyak ya. Mereka dapat saling melakukan peer review. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 yang laluDia berharap dalam Stranas PK 2023-2024 tidak boleh ada K/L di instansi pusat yang kemampuan APIP dan SPIP di bawah level 3 pada akhir 2024. Program audit ini merupakan program audit generik sebagai acuan umum dan harus dimodifikasi menyesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik pengadaan barang/jasa yang diaudit, terutama dengan mempertimbangkan risiko signifikan pada tahapan pengadaan barang/jasa yang diaudit (termasuk. Entry Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2023. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY 31 Tabel 5. Permasalahan pertama muncul dari kedudukan APIP itu sendiri dalam sebuah instansi. a. Dasar Hukum: PP No 60 Tahun 2008 : PP No 60 Tahun 2008: PP No 60 Tahun 2008: PP No 60 Tahun 2008: UU No 15 Tahun 2006: 2. Dokumen ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, metode, dan mekanisme evaluasi AKIP, serta tata cara pengisian lembaran kriteria evaluasi (LKE). KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT a. Untuk itu, Inspektorat Kota Padang, meningkatkan kapabilitas apClose Panelarat dengan cara membentuk tim peningkatan kapabilitas; mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencapai level 2 penuh; melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait kendali mutu audit; melaksanakan telaah sejawat antar Inspektur Badan dan antar APIP. Untuk itu, kapasitas, kematangan sistem, dan independensi menjadi penting bagi penguatan pengendalian internal. INSPEKTORAT JENDERAL PETUNJUK PELAKSANAAN NOMOR : JUKLAK/06/XI/2014 TENTANG STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN. Hasil dari Pemeriksaan Kinerja atas Kegiatan APIP ini diharapkan dapat disusun mekanisme hubungan kerja BPK dengan APIP; melakukan penyusunan Juknis pemanfaatan hasil pemeriksaan APIP; dan Implementasi hubungan kerja dengan APIP. Pada dasarnya Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi praktis sebagai referensi dan saran dalam peningkatan kapabilitas, perumusan, serta penentuan kebijakan di inspektorat dan Pemerintah Kota Prabumulih. Saran - APIP harus memastikan bahwa para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah yang berada dalam ruang lingkup pengawasannya telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan beretika sesuai dengan Perpres No. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional. APIP harus Pemerintah Provinsi dan Inspektorat bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar audit kinerja 4. memberlakukan kode etik dan standar audit APIP pada tahun 2014. Salah satu model yang dapat diimplementasikan untuk menaikkan level kapabilitas APIP adalah Internal Audit. Penyebab Disclaimer Opini disclaimer atas Laporan Keuangan di Tahun 2016 menjadi pukulan berat untuk seluruh Satker yang telah bekerja keras, mengingat catatan administrasi yang dituliskan BPK cukup banyak sehingga semua. A. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program. Pemberlakuan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan menghasilkan suatu mutu audit yang sama ketika auditor melaksanakan auditnya sesuai dengan kode etik dan standar pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan agar lebih efektif dan efisien. BPKP dan Inspektorat Daerah sama-sama diberi amanah oleh peraturan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dan pengawasan inspektorat dapat berjalan dengan baik karena aparatur yang berada didalam Inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasai dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Bantuan Operasional Sekolah. dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. menyelenggarakan kegiatan audit dengan lebih efektif dan efisien (Coetzee dan Lubbe 2013b) serta memberikan nilai tambah dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya audit yang terbatas (Zacchea 2003). ( APIP ), Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyesuaian itu salah satunya terkait dengan cara pemeriksaan, mulai. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk. Auditor APIP meliputi : 1. 2. BAG . 7) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. [1] Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Organisasi memberdayakan UKI. Dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Inspektorat Utama (Itjen) bertindak sebagai APIP dengan tugas. Kami berusaha untuk mendeskripsikan berbagai temuan yang berhasil ditemukan dari hasil pencarian sumber atau bahan. Menurut ketetapan Permendagri, definisi APIP adalah sebuah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern. pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan agar lebih efektif dan efisien. dilakukan APIP oleh BPKP. pembangunan nasional dan daerah (Taher 2016, 30). Dan, ternyata SEMA itu memang sudah lama dikesampingkan hakim. Peraturan tersebut bertujuan agar penilaian maturitas SPIP lebih berkaitan dengan proses Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan SPIP. departemen (LPND) dan inspektorat pengawasan provinsi/kabupaten/kota. mekanisme dan siklus pengawasan tahunan Pemerintah Daerah (Pengawasan Reguler) dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat (PKPT) atau Pengawasan untuk Tujuan Tertentu. Sugiharto Jum'at, 23 Desember 2022 | 29603 kali Sampai sekarang masih banyak pihak yang belum memahami perbedaan dan persamaan antara audit eksternal dan internal di kalangan pemerintahan. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis; dan d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reviu APIP dan pelaksanaannya; f) Pelayanan Publik Daerah dengan sasaran :BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU dan memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan. com, Senin. Fungsi APIP yang berjalan dengan baik maka dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi. Beberapa orang mungkin lebih memilih untuk menghindari baking powder yang mengandung aluminium karena adanya kekhawatiran terkait dampak kesehatan. Selain itu SPIP juga bisa diartikan sebagai proses integral yang dilakukan secara. Kata kunci Peranan, Inspektorat, SPIP, Kapabilitas, Opini 1. Terkait akuntabilitas pemerintahaan saat ini, Ia menyatakan dari hasil evaluasi SAKIP Tahun. B. 3. Audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan Pasal 50 PP Nomor 60 Tahun 2008, disebutkan bahwa audit yang dilakukan APIP, dalam hal ini Inspektorat Jenderal, adalah audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Fungsi : 1. 13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat diartikan sebagai satu sistem pengendalian pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan audit intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. dan fungsi Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sebagai tindak lanjut. Ia menyebutkan terdapat enam substansi perubahan untuk APIP daerah. JAKARTA – Selama enam tahun, evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. Untuk itu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kode etik dan standar audit APIP pada tahun 2014. Workshop Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas. APIP Inspektorat Provinsi Jawa Timur terkait dengan Level kapabilitas audit internal menyatakan Inspektorat masih berada pada Level 1 ( Initial) . (2) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh APIP atau pihak eksternalHasil kerja APIP harus dapat dimanfaatkan pimpinan, unit-unit kerja, serta pengguna lainnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Meningkatnya pelaksanaan RB pada kompenen pengukit dan hasil Indeks RB Nilai RB Kota NILAI 66 Inspektorat KASUB. PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP serta Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesiah) Laporan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari lembaga independen; dan i) Laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya. Pada bagian ini merupakan bagian yang hendak dikaji dalam proses penyusunan makalah ini. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP Auditor APIP adalah pegawai negeri yang mendapat tugas antara lain untuk melakukan audit. Tetapi dalam implementasinya,. Inspektorat Jenderal KKP sebagai APIP tentu melakukan penyusunan laporan ikhtisar. hambatan tersebut perlu dIdentifikasi dan ditindaklanjuti. BABV MANAJEMEN PENGAWASAN INTERN Bagian Kesatu Tahapan dan Tim Pengawasan. Tupoksi Inspektorat terkait dengan penguatan pengawasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas . Pengawas itu tidak hanya dari Inspektorat. Inspektorat Provinsi adalah APIP yang bertanggung jawab langsung kepada. APIP/Inspektorat Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. Menurut Permenpan No 05 Tahun 2008 : Auditor adalah PNS yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintahan untuk tugas dan. Anda menyebut soal audit dalam perkara korupsi, dimana ahli yang diperiksa di persidangan adalah ahli yang juga berperan sebagai auditor yang melakukan audit keuangan negara yang diduga dirugikan. Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan hal tersebut sertifikasi auditor tidak menjadi tolok ukur. Selain itu, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga siap mendorong setiap APIP di wilayah Kalimantan Selatan untuk mencapai dan menjaga. APIP SEBAGAI QUALITY ASSURER ” “ wajib memahamiproses manajemen yang dilaksanakan dalam organisasinya. 5. Pengaruh kompetensi terhadap level kapabilitas APIP di Inspektorat Kota Manado dan Provinsi Sulwesi Utara. SE-34/PJ/2020 yang mulai berlaku pada 15 Juni 2020, Direktur Jenderal Pajak memberikan panduan teknis penyesuaian cara pelaksanaan tugas dalam tatanan kenormalan baru di lingkungan Ditjen Pajak (DJP). BIMBINGAN TEKNIS PENYULUH ANTIKORUPSI TAHUN 2023. Semarang, 29 Juli 2013 – BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Forum Diskusi antara BPK dengan seluruh Inspektorat se-Jawa Tengah. Arsip merupakan satu hal yang sangat krusial dalam pelaksanaan tugas instansi pemerintah, terutama bagi instansi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga diharapkan dapat menjadi quality assurance/penjamin mutu dan agen perubahan yang memberikan nilai tambah melalui penilaian dan pemberian rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola dalam pencapaian tujuan organisasi. Penghitungan kerugian Negara dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, inspektorat jenderal, badan lain yang mempunyai fungsi untuk itu, bahkan oleh pihak perusahaan (swasta). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapatPedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. 11 July 2023. Legian – Transformasi digital di masa pandemi COVID-19 memacu Badan POM turut membuat inovasi dan terobosan melalui aplikasi “SAPA APIP”. Mengingat : 1. Adanya penyimpangan atau fraud merupakan salah satu titik terlemah dalam kinerja pelayanan publik, dimungkinkan terkait dengan ketidak-berdayaan mekanisme maupun tidak luasnya lingkup fungsiDisamping itu APIP juga merupakan institusi yang mempunyai tupoksi melakukan koordinasi penyelesaian tindak lanjut bagi SKPD sebelum disampaikan kepada pihak yang melakukan pemeriksaan, dalam hal ini berarti sebelum disampaikan kepada BPK. Referensi Hukumonline Pro. penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berasal dari unit kerja pada wilayah pengawasan Inspektorat I, selanjutnya akan diteruskan oleh ULPK kepada Inspektorat I untuk selanjutnya dilakukan telaah lebih dalam. Dicantumkannya indikator dan langkah kerja pengawasan umum dan teknis guna memudahkan Inspektorat Daerah melakukan pengawasan. Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas membantu Gubernur. APIP di setiap instansi pemerintah daerah memiliki perbedaan kondisi, baik dari segi manajemen, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan sekitar (BPKP, 2011). Hasilmengadaptasi praktik terbaik dan standar audit internal sektor publik, melaksanakan aktivitas pengawasan, dan mendorong pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat. RAPOR MERAH APIP MELALUI PENILAIAN IACM - Group Paper, DIV PKN STAN. Pengawasan internal dilakukan mulai dari proses audit, reviu,. Penilaian dilakukan dengan menkaitkan maturitas SPIP dengan Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Level Kapabilitas APIP. go. Dan itu pula salah satu yang menjadi alasan sektor industri ini diprioritaskan. Pelapor adalah pihak yang kar ena hak dan/atau. dengan penjelasan sebagai berikut 1. Saat ini, Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BNN telah mencapai Level 3, dimana hal ini menunjukkan bahwa Praktik Profesional dan Audit Internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan. BPK berfungsi sebagai auditor eksternal untuk. , M. Nomor: PER/04/M. b. Tujuan dari dilakukannya telaah sejawat antara lain untuk: menilai efisiensi dan efektivitas organisasi APIP sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsinya, dan. Dokumen ini bermanfaat sebagai acuan bagi pegawai. Beberapa permasalahan Inspektorat terkait tugas dan fungsinya untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan e. c. Inspektorat Daerah Menuju Paradigma Baru. Singkatnya, BPK dan APIP merupakan dua entitas pengawasan yang berbeda dalam pemerintahan. yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada. terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efisien dan efektif. Oleh karena itu diperlukan peran APIP mulai dari proses. Mendorong APIP agar capaian tingkat kapabilitas pada level 3 (integrated) terusStandar diperbaharui dengan menyesuaikan dengan Standar yang berlaku di dunia internal audit secara umum. Mentaati aturan organisasi APIP dan menjunjung tinggi tujuan organisasi; Berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkanseluruh fakta yang didukungIntern Pemerintah (APIP) Inspektorat Wilayah II memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi serta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris: 1. 60 Tahun PP No. PERBEDAAN DARI BPK, BPKP DAN INSPEKTORAT Badan Inspektorat Inspektorat Badan Pengawas Jenderal Inspektorat Kabupaten/ No Uraian Pemeriksa Keuangan dan Kementrian/ Provinsi Kota Keuangan Pembangunan. Selain itu, auditor di BPKP, perlu ditingkatkan baik jumlah, kompetensi serta kualitasnya. BAG . guna mengukur dan memperkuat kapabilitas APIP di Indonesia. Definisi (1): inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Hal tersebut termasuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, sehingga diperlukan koordinasi pengawasan yang bersifat menyeluruh. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kapabilitas APIPObyek penelitian yang dipilih yaitu Inspektorat Kabupaten Ponorogo karena level kapabilitasnya masih berada pada level 1. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan d. Pemberlakuan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yangInspektur dan Jajaran Inspekrorat Prov. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah sistem yang dibentuk danSalah satu Key Process Area pada Elemen Peran dan Layanan APIP adalah Audit Ketaatan. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif diperlukan dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk mampu mendeteksi penyimpangan PBJ yang terjadi, salah satu cara dengan menerapkan probity audit PBJ.